INFOTREN.ID - Perkembangan mengejutkan terjadi di Myanmar menyusul rencana suksesi kepemimpinan militer yang berkuasa. Pemimpin junta saat ini, Min Aung Hlaing, dipersiapkan untuk mengambil peran baru dalam pemerintahan.
Langkah strategis ini dilakukan dengan menominasikan Min Aung Hlaing sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam struktur politik yang baru dibentuk. Tujuannya adalah untuk melegitimasi kekuasaan militer di bawah naungan pemerintahan yang tampak sipil.
Langkah ini secara efektif membuka pintu bagi Min Aung Hlaing untuk kemudian melaju dan menduduki posisi tertinggi sebagai presiden negara tersebut. Hal ini menandai upaya untuk melanjutkan kontrol militer melalui jalur formal kenegaraan.
Sementara itu, posisi strategis di puncak komando militer akan segera diserahkan kepada figur lain yang lebih fokus pada urusan internal angkatan bersenjata. Sosok yang ditunjuk ini merupakan mantan kepala intelijen Myanmar.
Posisi Min Aung Hlaing sebagai panglima militer dijadwalkan akan digantikan oleh mantan kepala intelijen Myanmar tersebut. Penunjukan ini terjadi seiring dengan persiapan transisi kekuasaan politik yang sedang berlangsung.
Informasi mengenai penunjukan pengganti panglima militer ini pertama kali disampaikan ke publik pada hari Senin, 30 Maret 2026. Sumber berita utama mengonfirmasi pergeseran penting dalam struktur kekuasaan tersebut.
"Seorang mantan kepala intelijen, seperti dilansir AFP, Senin (30/3/2026), telah ditunjuk untuk menggantikan Min Aung Hlaing sebagai panglima militer Myanmar," tegas laporan tersebut.
Min Aung Hlaing telah memegang kendali penuh atas Myanmar sejak ia memimpin kudeta militer pada tahun 2021 lalu. Kudeta tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Sejak mengambil alih kekuasaan, pemimpin junta tersebut langsung menahan peraih Nobel Perdamaian tersebut dan membubarkan partai politiknya. Tindakan keras ini memicu gelombang protes yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata.
