[OPINI] Potret Ketimpangan di Kaltim: Tragedi Sepatu Sempit Siswa dan Kemewahan Pejabat

SAMARINDA, Infotren.id – Sebuah potret ironi mewarnai dunia pendidikan dan birokrasi di Kalimantan Timur. Di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, muncul kesenjangan realitas yang tajam antara kondisi kehidupan warga dengan gaya hidup para pemangku kebijakan di wilayah tersebut.

Seorang siswa SMK di Samarinda, Mandala Rizky Syahputra (16), dilaporkan meninggal dunia akibat komplikasi kesehatan yang bermula dari masalah sederhana namun menyakitkan: sepatu sekolah yang kekecilan. Mandala, yang dikenal sebagai sosok berbakti, memilih untuk tetap mengenakan sepatu tersebut demi tidak membebani kondisi ekonomi orang tuanya.

Langkah kaki Mandala yang dipaksakan masuk ke dalam sepatu sempit selama menjalani rutinitas sekolah dan program magang sebagai pramuniaga berujung fatal. Luka lecet pada kakinya mengalami infeksi serius yang kemudian meradang dan menyebar, hingga akhirnya merenggut nyawanya. Kepergian Mandala menjadi simbol memilukan bagi keterbatasan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan dasar pendidikan.

Namun, di sisi lain, publik menyoroti kebijakan anggaran para pejabat daerah yang dinilai kontras dengan penderitaan rakyat. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,5 miliar untuk pembelian mobil dinas baru dengan alasan menjaga wibawa daerah saat menjemput tamu penting. Selain itu, terdapat pula anggaran renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar dan pengadaan kursi pijat seharga Rp125 juta.

Kritik serupa juga diarahkan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, terkait biaya sewa mobil dinas yang mencapai Rp160 juta per bulan, yang telah berjalan selama tiga tahun. Jika dikalkulasikan secara kasar, total anggaran untuk fasilitas mewah para pejabat tersebut sebenarnya mampu menyediakan ribuan pasang sepatu layak bagi siswa-siswi di berbagai jenjang pendidikan.

Realitas ini menjadi indikator kuat adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Saat seorang anak harus bertaruh nyawa akibat keterbatasan ekonomi untuk membeli alas kaki, anggaran daerah justru mengalir deras untuk fasilitas mewah yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat kecil.

Tragedi ini menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan di Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laporan serapan anggaran yang baik seolah kehilangan makna jika di lapangan masih ditemukan anak bangsa yang kehilangan nyawa akibat persoalan kemiskinan yang mendasar.

Momentum ini diharapkan menjadi refleksi mendalam, terutama menjelang Hari Pendidikan Nasional 2026, agar pemerintah lebih mengedepankan empati dan prioritas anggaran yang berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat luas dibandingkan sekadar memoles citra melalui kemewahan.