INFOTREN.ID - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, secara resmi memulai operasi Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Pembukaan ini dilaksanakan langsung di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, menandai dimulainya fase pengawasan intensif masa mudik tahun tersebut.
Posko pusat ini didirikan sebagai pusat komando dan koordinasi berskala nasional, bertujuan utama untuk memantau seluruh aspek operasional transportasi secara real-time. Fungsi vital lainnya adalah mempercepat respons antarinstansi dan menjamin setiap kendala di lapangan dapat ditangani dengan cepat serta tepat sasaran.
Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan arahan tertinggi dari kepemimpinan negara. "Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi,” tutur Dudy, Jumat malam.
Selain pengawasan pusat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menyiapkan serangkaian kebijakan pengaturan mobilitas di berbagai moda transportasi. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama periode puncak perjalanan.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menerapkan pembatasan operasional untuk angkutan barang tertentu menjelang puncak arus mudik dan balik. Kebijakan ini diharapkan efektif mengurangi potensi antrean panjang serta meminimalisasi risiko kemacetan parah di jalur utama.
Kemenhub menjamin ketersediaan cadangan sarana transportasi yang memadai, disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan riil di lapangan yang terus berkembang. Hal ini merupakan bagian dari upaya antisipatif terhadap lonjakan volume penumpang yang masif.
Lebih lanjut, dilakukan inspeksi kelayakan operasional melalui rampcheck secara ketat pada semua armada. Jika diperlukan, rekayasa lalu lintas akan segera diberlakukan bekerja sama sinergis dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan operator terkait.
"Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait,” tutur Dudy. Selain itu, tercatat adanya kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol sebagai insentif bagi masyarakat.
Menhub menekankan bahwa kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran sangat bergantung pada kolaborasi aktif, bukan semata-mata kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, disiplin dan integritas semua pihak yang terlibat menjadi kunci utama keberhasilan operasi.
